Jokowi Siap Bantu BNN Bangun Tempat Rehabilitasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Kamis (23/5/2013). | Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo mendukung pemberantasan narkotika di DKI yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan kajian mendalam permintaan BNN membangun lima tempat rehabilitasi di DKI.

Terkait sumber pendanaan tempat rehabilitasi, mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku tak masalah jika harus menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). "Enggak ada masalah. Kalau (pembangunan) di Jakarta, ya pakai APBD-lah," ujar Jokowi seusai bertemu BNN di Balaikota, Jumat (31/5/2013).

Meski demikian, lanjut Jokowi, pertemuannya dengan BNN pada Jumat pagi belum menyentuh soal pembangunan tempat rehabilitasi. Pemerintah Provinsi DKI, kata Jokowi, baru menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan narkoba. Pihaknya pun akan mempelajari terlebih dahulu.

"Akan kita pelajari. Katanya ada yang bangun tempat rehabilitasi sendiri, ada juga yangnempel di rumah sakit atau di puskesmas di Jakarta, saya kira bagus dua-duanya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, BNN meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun tempat rehabilitasi di lima kota administratif dan satu kabupaten di DKI. Permintaan itu dilakukan karena melihat angka penyalahgunaan narkotika yang besar di Jakarta.

Kepala BNN Komisaris Jenderal Anang Iskandar mengatakan, rencananya, pembangunan tempat rehabilitasi tersebut akan didanai melalui APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, pihak BNN akan memberi sumber daya manusia. Jumlah APBD diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI sesuai dengan kebutuhannya.

Sumber : Kompas.com

Basuki: Kalau Enggak Reklamasi, Mau Taruh ke Bulan?

• Penulis :
• Alfiyyatur Rohmah
• Jumat, 31 Mei 2013 | 14:35 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama | Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Penolakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta terkait reklamasi Ancol sebaiknya juga dengan memberikan solusi bagaimana cara yang tepat supaya lahan di pesisir pantai tidak tercemar.

"Walhi ada enggak solusi? Semua laut yang tercemar gimana caranya supaya bisa diperbaiki? Kalau menentang, kita bisa berdebat soal itu supaya dapat solusi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Walhi menyebut bahwa reklamasi dapat mencemarkan laut. Namun, menurut Basuki, reklamasi justru memperbaiki lahan garapan di pinggiran pesisir menjadi lebih baik dan bermanfaat. Dengan dilakukannya reklamasi dan memindahkan warga di pesisir, kata dia, pemerintah bisa menanamkan tembakau di tempat tersebut. Dengan begitu, lahan yang sudah tercemar bisa diperbaiki dan dilestarikan kembali.

"Supaya tidak rusak ya diperbaiki. Kalau dikeruk, mau buang ke mana? Ini tanah sudah terkontaminasi, mau buang ke mana? Masa pakai nuklir, tabung, masuk perut bumi, atau buang ke laut dan butuh tempat yang tebal, atau taruh ke bulan, pakai biaya berapa? Jadi,gimana solusinya? Ya itu, reklamasi, tanami bakau," ungkapnya.

Basuki melanjutkan, reklamasi tersebut dikatakan dapat mencemari kehidupan kerang-kerang hijau, tetapi sebenarnya hal tersebut bisa diperdebatkan, apalagi sudah ada Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Selain pesisir Ancol, terdapat 17 pulau lainnya yang akan direklamasi. Semua perizinan sudah diberikan oleh pemerintah pusat untuk melakukan reklamasi. Adapun studi-studi mengenai kelestarian pantai dan laut juga sudah dipelajari oleh pemerintah pusat.

Perlu diketahui, Walhi menolak rencana PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dan Pemerintah DKI yang mau mereklamasi pantai. Reklamasi tersebut seluas 140 hektar. Dalam tiga tahun mendatang, pesisir pantai utara Jakarta akan diperluas dari 275 hektar menjadi 415 hektar.

Sumber: kompas.com

Ini Rumah Luthfi di Cipanas yang Dibeli dari Hilmi

Ini Rumah Luthfi di Cipanas yang Dibeli dari Hilmi

Rumah mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) yang berada di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disita KPK. Kini, rumah dengan luas tanah sekitar 700 meter persegi itu nampak kosong.

detikcom menyambangi rumah milik LHI itu pada, Jumat (31/5/2013). Rumah tersebut terletak di Jalan Loji Timur I, Desa Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Rumah tersebut memiliki pagar berwarna putih.

Halaman depan rumah tersebut cukup luas. Sekitar 5 mobil bisa diparkir di pekarangan rumah yang tampak asri itu.



Di halaman depan, rumah tersebut ditanami dua pohon cemara. Tembok depan rumah tersebut terlihat kusam. Menurut seorang warga, rumah tersebut sempat disambangi KPK sekitar 5 hari yang lalu.

"Sempat didatangi KPK 5 hari lalu, tapi tidak masuk ke rumah," ujar Dian yang memiliki rumah di sebelah kanan rumah LHI.

Sepengetahuan dia, mantan Presiden PKS tidak pernah datang ke rumah ini. Hanya ada seorang penjaga yang tinggal di rumah ini. Sayangnya, saat detikcom mencoba masuk ke rumah tersebut, tidak ada penjaga yang menjawab.

"Jarang datang ke sini si Ketua PKS-nya," ucapnya.

Rumah ini diduga dibeli dari Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Usai diperiksa KPK beberapa hari lalu, Hilmi sempat mengakui pernah melakukan transaksi jual beli rumah di Cipanas, Jabar, pada tahun 2006. Harga rumah mencapai Rp 750 juta.

sumber: detikcom